PPID Ngampel-wetan

Menurut Pasal 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Publik Desa, yang termasuk informasi publik desa yang disediakan atau diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu setidaknya 1 (satu) kali dalam setahun meliputi :

Alamat, visi misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat pejabat desa;
Matriks program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi; nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran anggaran;
matriks program masuk desa yang meliputi program dari pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten, dan pihak ke-3 (tiga) serta data penerima bantuan program;
Dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa), rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) dan daftar usulan rencana kerja pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa);
Peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (PERDES APB Desa) tahun berjalan;
Laporan kinerja pemerintah desa yang meliputi paling sedikit:

a. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran;

b. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan;

7. Laporan keuangan pemerintah desa yang paling sedikit terdiri atas:

a. laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa,

b. laporan realisasi kegiatan,

c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana,

d. sisa anggaran, dan

e. alamat pengaduan.

8. Daftar peraturan dan rancangan peraturan pemerintah desa;

9. informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan informasi publik desa.

informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan informasi publik desa